AA7Memang dalam sejarah poltik, pengadilan selain sebagai instrumen hukum, juga bisa menjadi panggung politk. Mengapa pengadilan jadi panggung perjuangan politik? Karena pengadlan yang ada adalah salah satu aparatus koersi kelompok politik yang sedang berkuasa. Aparatus koersi itu sangat terencana membungkam, menghambat sampai mematikan perjuangan kelompok poltik yang berkuasa.

Dari UU dan regulasi lain, kepolisian, kejaksaan, pengadlan, rumah tahanan, tempat pembuangan adalah sistem besar kelompok berkuasa melanggengkan kekuasaan politknya. Menggunakan sistem ini pilihan moderat ketimbang “pengadilan jalanan” pembunuhan massal sampai genocida. Beberapa contoh pengadilan menjadi panggung politik misalnya: Soekarno dengan hastag Indonesia Menggugat gelorakan kemerdekaan dari ruang pengadilan Hindia Belanda.

Di bawah kesewenangan Tsar, kader miltan partai Bolshevik menjadikan ruang pengadlan menjadi arena teatrikal sebagai propaganda revolusi sebelum 1917. Anwar Ibrahim manfaatkan pengadilan untuk perluasan perlawanan pada mahatir Mohammad dan kroninya. Pengaadllan Bonar Tigor naipospos dkk di yogyakata, Beator Surjadi di Jakarta, Permadi di Yogyakarta, aktifs “5 Agustus” di Bandung, Kasus 27 juli mendera PDI-P di Jakarta, pengadilan kader-kader PRD, Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan sebelum jatuhnya Soeharto dan sejumlah “aksi pengadlan” lainnya adalah contoh sebuah kasus hukum menjadi ruang agitasi dan propaganda.

Tentu berbeda dengan “operasi gelap” tahun 1965 awal kekuasaan soeharto, keganasan rejim polpot, Marcos di Filipina , atau yang terjadi di sejumlah negara Amerika latin yang terkenal keganasan kekuasaan anti pengadilan. Bahkan menurut beberapa sumber, pemeintah hindia Belanda membuang dan membunuh ribuan tokoh pegerakan yang tidak sepopuler Soekarno-Hatta. Pertanyaannya kemudian, apa hubungannya dengan pengadilan yang sedang dijalankan dalam persidangan impor sapi? Persidangan “sapi” juga menjadi panggung politik.

Memiliki bobot dan karakter yang bertolak belakang dengan beberapa contoh yang dikemukakan di atas. Pengadlan bukan menjadi alat politik kekuasaan. Pengadlan menjadi instrumen hukum baru yang sejak penyidikan dan penyelidikan jauh dari intervensi kekuasaan. Bahkan partai yang sedang berkuasa saja saat ini tidak kebal hukum, beberapa orang dekat Presiden, bahkan besan Presiden sekalipun mendapat perlakuan sama dimata hukum pemberantasan korupsi.

Kekuasaan politik saat ini mempersilahkan KPK dan pengadilannya untuk lakukan apa saja dengan semangat pemberantasan korupsi. Perjuangan politik “sapi” gunakan pengadilan sebagai medianya “tidak lazim” di era pemberantasan korupsi yang sedang menggelora di masyarakat. Antitesa perjuangan merebut kemerdekaan bebas korupsi. Upaya percobaan membubarkan KPK, dan skenario pasang badan pengadilan serta melempar kebohongan ke publik apalagi dihubungkan dengan kekuasaan, sepertinya heroik dan menebar semangat, padahal berupaya manfaatkan ketidak mengertian rakyat. Inilah puncak politik pencitraan yang terbongkar.

Tidak heran segala cara dilakukan untuk menutup wajah sebenarnya. Mencitrakan kasus sapi dipolitisasi kekuasaan bukan membahayakan kekuasaan, karena pada prakteknya justru kekuasaan memberi mandat penuh dengan independensi yang kuat. Menggeser ke politisasi kasus sapi berupaya mendelegitimasi instrumen baru, modern dan sedang memberi harapan: KPK dan pengadilannya.