A.Sms Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR dari PDIP, input dari Kwik Kian Gie.

Penjualan premium: 63 Milyar liter x Rp 4500 / liter = Rp 283,5 Trilyun.

Impor = Rp 149,9 Trilyun.

Membeli minyak dari Pemerintah = Rp 224,6 Trilyun.

Mengeluarkan untuk LRT = 63 Milyar liter x Rp 566 / liter = Rp 35,7 Trilyun.

Jumlah pengeluaran Pertamina = Rp 410,1 Trilyun

Subsidi = Rp 410,1 Trilyun – Rp 283,5 Trilyun = Rp 126,6 Trilyun

Pemerintah memperoleh dari penjualan minyak ke Pertamina = Rp 224,6 Trilyun – Rp 126,6 Trilyun = Rp 98 Trilyun.

Pertanyaan: kemana uang itu?

B. Jawaban Wamen ESDM:

Mohon dipahami untuk bisa menjual minyak ke Pertamina : Rp 224,6 Trilyun diperlukan:

1. Biaya (recoverable costs),
2. Bagian kontraktor (net contractor share).

Tahun 2012 :

Pendapatan = $ 58,3 Milyar
Biaya (recoverable costs) = $ 16 Milyar = 27,4 %
Penerimaan pemerintah = $ 33,5 Milyar = 57,5 %

Bagian Kontraktor (net contractor share) = $ 8,8 Milyar = 15,1 %
Biaya & Bagian Kontraktor = 27,4 % + 15,1% = 42,5 %.

Jadi untuk menjual Rp 224,6 Trilyun diperlukan Biaya & Bagian Kontraktor = 42,5 % x Rp 224,6 Trilyun = Rp 96 Trilyun.

Jadi uang yang Rp 98 Trilyun tersebut dipakai untuk membayar Biaya & Bagian Kontraktor.

Di APBN ada pos penerimaan negara dari minyak. Itu yang ditulis Rieke sebagai penjualan crude ke Pertamina.

Tentu saja yang hak kontraktor yang 30% tidak dicantumkan di APBN.
Karena sudah bukan hak RI. Lalu di APBN ada pos belanja negara bayar ke pertamina 126 Tryliun pake istilah subsidi.

Nah.. sekali lagi apa kita mau tiap tahun hasil pajak kita dibayarkan ke pertamina 126T ?.

CATATAN BUAT KWIK

Memperhatikan hitung-hitungan dengan angka-angkanya Kwik Kian Gie yang disampaikan Rieke benar-benar mengherankan, Karena untuk menghitung itu cukup anak baru lulus aritmatika , tak memerlukan paduan Kwik dan Anggito.

Kita Sangat tertarik cara pikir yang disampaikan oleh Kwik Kian Gie tersebut.

Dengan menyatakan bahwa “kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang” maka Ceteris Paribus yang digunakan oleh Kwik Kian Gie adalah individual satu komoditas, artinya satu komoditas migas ya hanya untuk kepentingan aktivitas (utilitas) migas, artinya pendapatan hasil bumi migas ya untuk kepentingan migas semata, bukan untuk kepentingan rakyat.

Akibat asumsi dasar berpikir seperti itu maka muncullah hitungan kelebihan uang.

UUD’45 mengamanahkan untuk kesejahteraan rakyat titik. Bukan kesejahteraan rakyat pemakai migas.

Bahaya dan sesatnya hitung-hitungan Kwik yang tidak lagi disaring oleh artis Rieke itu terletak dari niat.

Silahkan saja Kwik Kian Gie dan rombongannya marah-marah dengan sistem kapitalistiknya negeri ini, boleh marah-marah dengan neolib yang gak cocok dengan persepsinya, boleh menangisi ketidakmampuannya ketika jadi komisaris Pertamin.

Tapi tulisan provokatifnya tak mencerminkan seorang ekonom handal. Ada tersirat sakit hati berkepanjangan.

Urusan petral, urusan inefisiensi bpmigas, pertamina, pgn, bph migas, mafia migas,Nazaruddin, blbi,….dsb, dsb… adalah urusan manajemen di titik lain.

Tidak beres dan tidak propernya lembaga-lembaga itu adalah urusan pemegang otoritas penyelenggara Negara, tidak tepat menjadi parameter harga BBM. (Disadur dari tulisan di sebuah milist)